Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan infrastruktur

https://m.suara.com/bisnis/2018/09/21/132942/pertumbuhan-ekonomi-harus-diimbangi-dengan-infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim ekonomi terus tumbuh namun tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Maka di satu titik itu akan menimbulkan beban tambahan seperti biaya pengeluaran perusahaan.

Pemerintah tengah mengembangkan skema Public Private Partnership(PPP) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Dalam kurun 10 tahun ke belakang, Pemerintah telah berusaha mengembangkan skema Public Private Partnership. Kementerian Keuangan kemudian mendirikan PT Indonesia Infrastruktur Finance (PT IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII),” katanya di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Skema pembangunan menggunakan PPP saat ini menurutnya masih perlu dikembangkan. Ia menuturkan, membangun infrastruktur tidak sekedar membangun tembok dan aspal tetapi membutuhkan persiapan yang detail dan mendalam seperti perencanaan masalah teknis, assessment ekonomi, maupun sosial. Terlebih lagi, proyek infrastruktur merupakan komitmen jangka panjang.

“Dulu proposal proyek diberikan namun tidak detail sehingga tidak memunculkan rasa yakin alasan pembangunan infrastruktur tersebut dan bagaimana membiayainya. Oleh karena itu, Kemenkeu mendirikan PT. SMI, PT. PII dan PT. IIF untuk mempersiapkan pilot project preparation fund,” ujarnya.

Ani menambahkan di masa kerja sekarang, ia tidak lagi hanya meminta anggaran tetapi juga meminta proyek yang akan diajukan. Ia juga kerap meninjau proyek-proyek infrastruktur.

“Ini cara Saya untuk berkomunikasi dengan masyarakat bahwa ketika Anda membayar pajak maka akan menjadi sesuatu,” katanya.

Pembangunan Infrastruktur oleh Swasta

Maukah Swasta Bangun Infrastruktur?

Dunia infrastruktur Indonesia kembali mendapat berita cukup membingungkan, ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) beberapa hari lalu mengumumkan rencana mendirikan Public Private Partnership (PPP) Center, atau pusat Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Membingungkan, karena kini pemerintah Indonesia memiliki setidaknya empat institusi yang mengurusi KPBU, yaitu KPPIP atau Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas yang berada di Kementerian Koordinator Perekonomian, unit PPP di bawah Badan Fiskal Kementerian Keuangan, direktorat PPP di Bappenas, dan sekarang di kementerian PUPR.

Water and Wastewater Industry Can Address Funding Challenges through Public-Private Partnerships

Challenges through Public-Private Partnerships
As water and wastewater utilities are challenged to minimize rate increases while balancing limited budgets – complicated by deferred maintenance, chronic underinvestment, competing projects and compliance mandates – one solution to consider is the public-private partnership (PPP) model.

“The PPP model can restructure and provide capital to help the utility manage its existing system assets or implement new capital improvement projects,” said Bruce Allender, Chief Operating Officer of infraManagement Group LLC (iMG), a wholly owned subsidiary of Black & Veatch. “Additionally, it allows the transfer of risk from the utility to the private sector while protecting the ratepayer. It provides for the optimization of life cycle costs and alternative management of these costs.”