Skema public private partnership (PPP) meminimalisir ketergantungan APBD dalam pembangunan.

Pemerintah Kota Bandung mengklaim penundaan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp330 miliar oleh pemerintah pusat sudah tidak ada masalah.

Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan selama satu pekan ke depan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terus berkoordinasi mengenai langkah antisipasi penundaan DAU itu.

"Minggu ini terus melakukan pembahasan dengan TAPD sesuai arahan Pa Wali. Pada prinsipnya bukan dihapus tapi ditunda, sehingga Perpres yang sudah ditetapkan tidak menggugurkan DAU itu," ujarnya di Balai Kota Bandung, Rabu (7/9).